Jawaban:

Pembangunan bidang Kesejahteraan Sosial dilaksanakan sebagai wujud dan

amanah pengamalan UUD 1945 yang dilaksanakan bersama-sama masyarakat, dunia

usaha, pemerintah swasta, pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota secara terpadu,

bertahap, berkelanjutan sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat sesuai

dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial,

khususnya penyandang masalah kesejahteraan sosial dan masyarakat pada

umumnya. Pembangunan kesejahteraan sosial harus mampu bersinergi dan

terkoordinasi antara program yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi dengan

Pemerintah Pusat (Kementerian Sosial Republik Indonesia) melalui dana Angaran

Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan sumber-sumber lain di daerah sehingga

memiliki keseimbangan antara pembangunan yang berorientasi sentralisasi dari

pusat dengan pembangunan berbasis lokal dengan memperhatikan skala prioritas.

Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam melaksanakan pembangunan

kesejahteraan sosial, menitikberatkan pada bidang pengentasan kemiskinan,

keterlantaran, ketunaan, kecacatan, keterasingan dan penanggulangan bencana.

Jumlah rumah tangga sangat miskin di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar

692.535. Faktor penyebab kemiskinan di Nusa Tenggara Barat sebagian besar karena

masih rendahnya kualitas SDM, ketidakmampuan fisik/ cacat, sosial psikologis, dan

letak geografis sehingga sering timbulnya bencana. Apabila hal ini tidak ditangani

secara serius akan menimbulkan permasalahan sosial yang lebih luas seperti

kriminalitas, perdagangan perempuan dan anak, tindak kekerasan dan sebagainya

yang kejadiannya akhir-akhir ini semakin marak.

Di Nusa Tenggara Barat data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial sampai

dengan akhir tahun 2016, tercatat sebanyak 692.535 (enam ratus sembilan puluh

dua ribu lima ratus tiga puluh lima) yang tersebar di 8 (delapan) Kabupaten dan 2

(dua) Kota.

Penjelasan:

semoga bisa membantu