Jawaban:

Menimbang: a. bahwa dari pengalaman perjalanan sejarah bangsa dan dalam

menghadapi masa depan yang penuh tantangan, maka bangsa

Indonesia telah sampai kepada kesimpulan bahwa dalam

penyelenggaraan berbangsa dan bernegara, supremasi hukum

haruslah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh;

b. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan

atas hukum perlu mempertegas sumber hukum yang

merupakan pedoman bagi penyusunan peraturan perundangundangan Republik Indonesia;

c. bahwa untuk dapat mewujudkan supremasi hukum perlu

adanya aturan hukum yang merupakan peraturan perundangundangan yang mengatur kehidupan bermasyarakat,

berbangsa, dan bernegara sesuai dengan tata urutannya;

d. bahwa dalam rangka memantapkan perwujudan otonomi

daerah perlu menempatkan peraturan daerah dalam tata urutan

peraturan perundang-undangan;

e. bahwa Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata

Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia berdasarkan

Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 menimbulkan

kerancuan pengertian, sehingga tidak dapat lagi dijadikan

landasan penyusunan peraturan perundang-undangan;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, b, c, d, dan e dipandang perlu menetapkan

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundangundangan.

Mengingat: 1. Mengingat : 1. Pasal 1 ayat (2), Pasal 2, dan Pasal 3 UndangUndang Dasar 1945;

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

Nomor V/MPR/1973 tentang Peninjauan Produk-Produk yang

berupa Ketetapan-Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

Sementara Republik Indonesia;