Jawaban:

Pemasukan kembali Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam tata urutan peraturan perundang-undangan melalui UU No. 12 Tahun 2011 didasarkan pada alasan bahwa Ketetapan MPR merupakan peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum yang tinggi. Oleh karena itu, perlu adanya pengakuan hukum terhadap ketetapan MPR sebagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Ketetapan MPR memiliki kekuatan hukum yang sangat tinggi karena merupakan peraturan yang diambil melalui proses musyawarah yang melibatkan seluruh elemen bangsa dan merupakan bagian dari sistem ketatanegaraan yang bersifat demokratis. Oleh karena itu, perlu adanya pengakuan hukum terhadap ketetapan MPR sebagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dengan demikian, pemasukan kembali Ketetapan MPR dalam tata urutan peraturan perundang-undangan melalui UU No. 12 Tahun 2011 merupakan bentuk dari pengakuan hukum terhadap pentingnya peran Ketetapan MPR dalam tata pemerintahan dan hukum di Indonesia.