Jawaban:

Soeharto berpendapat bahwa pers saat itu melakukan upaya adu domba sehingga memperkeruh suasana politik nasional. Hal-hal yang dilakukan oleh pers dinilai dapat mencederai stabilitas politik dan nasional sehingga harus “dibetulkan” atau diberi “peringatan”, seperti tertulis dalam Siti Murtiningsih dalam jurnalnya yang berjudul Pembungkaman Pers Masa Orde Baru yang terbit dalam Jurnal Filsafat seri ke-29 (1999).

Menurut pandangan Orde Baru, pers tak boleh hanya menuntut hak untuk dapat bebas berpendapat tetapi lebih kepada kebabasan yang bertangungjawab. Namun demikian, bentuk dari “pembetulan” dan “peringatan” yang dimaksud oleh pemerintah Orde Baru adalah pembredelan pers jika dirasa pers tersebut keluar dari garis “aman” menurut penguasa. Proses demokrasi yang tentunya juga berkenaan dengan kebebasan pers ini akhirnya hanyalah sebuah bayangan semu belaka, sebab pers tidak lagi bebas berekspresi