Pada tahun 1973, pemerintah membredel media cetak yang memberitakan tentang peristiwa Malari terkait demo yang menolak kebijakan pemerintah Orde Baru yang gencar melakukan pinjaman luar negeri. Pemerintah kemudian melarang media tersebut dan mencabut Surat Izin Terbit.

Pada tahun 1977 setelah pemilu, pemerintah kembali membredel media yang memberitakan mengenai sengketa hasil pemilu. Pemberedelan ini bersifat sementara karena setelah terjadinya proses kompromi, dengan mematuhi ketentuan yang ditetapkan pemerintah, surat kabar tersebut kembali mendapatkan izin terbit.

Pada tanggal 21 Juni 1994, Presiden Soeharo membredel majalah Tempo, Majalah Editor dan tabloik detik. Pemberdelan dilakukan melalui menteri penerangan saat itu yakni HarmokoKeputusan yang diambil berupa pemerintah membatalkan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUP).