Jawaban:

Implementasi otonomi daerah telah dilaksanakan lebih dari satu dasawarsa. Kendati masih terdapat kelemahan dari pelaksanaan amanat UU No 32/2004 tersebut, namun implementasi di Jawa Timur cukup kondusif.

“Walaupun otonomi daerah memberikan kewenangan lebih pada bupati dan walikota, namun di Jawa Timur cukup bagus koordinasi dengan provinsi. Mungkin bisa dibilang pelaksanaan otonomi daerah di Jatim ini yang terbaik, karena provinsi dan kabupaten/kota kerjasamanya cukup bagus,”

Penjelasan:

Dengan adanya otonomi yang telah dimulai pasca reformasi tersebut, ia juga berharap daerah mampu menggali potensi masing-masing. “Apa yang dilihat dari hasil reformasi dan apa yang terjadi saat ini harus dievaluasi dengan merujuk UU 32/2004,” tuturnya.

Dari aspek anggaran, lanjut Idrus, otonomi daerah memberikan keleluasaan dalam mengelola anggaran. Walaupun begitu, ujarnya, anggaran tetap harus ada unsur efisiensi. “Misalnya kalau tidak perlu keluar negeri ya gak usah. Sekarang laporan anggaran harus jelas tidak seperti dulu, salah sedikit bisa disebut korupsi. Walau uang sudah dikembalikan, jika sudah terjadi tetap tidak akan menghilangkan unsur pidananya. Jadi pejabat harus ekstra hati-hati,” tuturnya.

Ia menambahkan, kalau bisa pejabat pensiun secara khusnul khotimah. “Kuncinya banyak bersyukur. Kalau tidak, maka bisa terjerat kasus korupsi dan akhirnya stres dan depresi terlalu banyak mikir. Lebih baik iktiar dan berdoa. Jangan main dukun. Jabatan tidak dibawa mati,” tegasnya pada 114 peserta dari pejabat eselon III SKPD se-Jatim dan pejabat urusan pemerintah kab/kota se-Jatim. (afr)

sekian dan terima gaji (｡･ω･｡)ﾉ♡