LATAR BELAKANG TERJADINYA PERUBAHAN UUD

Perubahan pada UUD 1945 dilakukan majelis permusyawaratan rakyat berdasarkan pertimbangan, UUD 1945 yang terlalu luwes sehingga memungkinkan munculnya kekuasaan terpusat pada presiden dengan cara penafsiran pasal-pasal UUD 1945 secara subjektif untuk mencapai kepentingan rezim.

Kedua, implikasi yang diterima karena adanya perubahan UUD 1945 membawa beberapa perubahan pada sistem pemerintahan presidensial antara lain:

1. Kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan oleh eksekutif harus sejalur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Adanya batasan jelas pada jabatan presiden
3. Adanya mekanisme check and balances antara presiden dengan lembaga negara lainnya;
4. Adanya mekanisme impeachment yang berlaku bagi presiden dan wakil presiden
5. Presiden bukan lagi pemegang kekuasaan legislatif secara formal;
6. Adanya mekanisme pemilu yang lebih demokratis berlakunya kebijakan desentralisasi sehingga hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah lebih seimbang
7. Pembagian kekuasaan yang semakin jelas antara lembaga negara (eksekutif, legislatif dan yudikatif) serta menguatnya parlemen, pentingnya peranan partai politik dan munculnya lembaga baru

Mahkamah Konstitusi (MK) menjadikan sistem presidensial lebih mendapat pengawasan yang berakibat melemahkan sistem presidensial