Secara normatif, Konstitusi (UUD NRI 1945) yang dijadikan sebagai hukum dasar di Indonesia dalam penyelenggaraan negara. Hal ini terdapat pada pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyebutkan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Artinya, Konstitusi adalah sumber utama atau dasar dalam membentuk, melakukan, dan mengendalikan negara.

Namun demikian, dalam prakteknya masih ditemukan adanya pelanggaran-pelanggaran terhadap Konstitusi yang dilakukan oleh pihak pemerintah atau lembaga negara lainnya, yang mengakibatkan ketidakberdayaan lembaga-lembaga yang seharusnya bertugas untuk menjaga konsistensi pelaksanaan Konstitusi. Contoh pelanggaran terhadap Konstitusi dapat berupa penyalahgunaan kekuasaan, tindakan korupsi dan kolusi, dan tindakan-tindakan lain yang bertentangan dengan ketentuan dalam Konstitusi.

Oleh karena itu, penting bagi Pemerintah Indonesia untuk selalu menghargai dan menempatkan Konstitusi sebagai hukum dasar dalam penyelenggaraan negara. Pemerintah harus memastikan bahwa Konstitusi dilaksanakan secara tepat dan konsisten, tidak ada intervensi atau kepentingan politik yang mengganggu pelaksanaannya, serta memberikan sanksi bagi pelanggar Konstitusi. Hal ini dapat menciptakan stabilitas dan kepastian hukum yang esensial untuk pembangunan sosial dan ekonomi di Indonesia.