Jawaban:

Pemerintahan Orde Baru di Indonesia (1966-1998) tidak dapat melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen karena adanya beberapa penyebab, di antaranya:

1. Kekuasaan otoriter: Pemerintahan Orde Baru dipimpin oleh Presiden Soeharto yang memiliki kekuasaan yang sangat besar dan otoriter. Keputusan-keputusan penting seringkali diambil oleh Soeharto tanpa melalui mekanisme demokratis dan partisipasi masyarakat yang cukup. Kekuasaan otoriter ini membuat Pancasila dan UUD 1945 hanya menjadi slogan tanpa dijalankan secara murni.

2. Pemahaman yang sempit tentang Pancasila: Pemerintahan Orde Baru memiliki pemahaman yang sempit tentang Pancasila. Pancasila dipandang hanya sebagai alat untuk mengamankan kekuasaan dan stabilitas politik, bukan sebagai panduan moral dan etika yang harus dijalankan dalam kehidupan sehari-hari.

3. Interferensi militer dalam politik: Pemerintahan Orde Baru sangat tergantung pada dukungan militer. Interferensi militer dalam politik membuat peran militer semakin dominan dan mengurangi ruang bagi partai politik dan masyarakat sipil untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik.

4. Korupsi dan nepotisme: Pemerintahan Orde Baru dikenal dengan praktik korupsi dan nepotisme yang merajalela. Kepentingan pribadi seringkali diutamakan daripada kepentingan nasional. Praktik korupsi dan nepotisme ini menghalangi pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

5. Pengabaian hak asasi manusia: Pemerintahan Orde Baru sering mengabaikan hak asasi manusia dalam praktiknya. Pemerintah cenderung mengutamakan keamanan dan stabilitas politik daripada hak asasi manusia. Pengabaian hak asasi manusia ini bertentangan dengan prinsip-prinsip Pancasila dan UUD 1945.

Kombinasi dari faktor-faktor di atas menyebabkan pemerintahan Orde Baru tidak dapat melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Kondisi ini berdampak pada pembangunan Indonesia dalam jangka panjang dan mempengaruhi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.