Jawaban:

Kementerian yang melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi  yang berada di lingkup tugasnya adalah

Kementerian koordinator bidang politik, hukum, serta keamanan.

Kementerian koordinator bidang perekonomian

Kementerian koordinator bidang kesejahteraan rakyat

pembahasan

Kementerian merupakan suatu organisasi khusus dalam bidang administrasi umum pemerintah. Kementerian mempunyai tanggung jawab lebih dalam menjalankan fungsi serta tugas kementerian. Presiden Jokowi pada 21 januari 2014 menandatangani peraturan Presiden nomor 7 tahun 2015 tentang organisasi kementerian negara, peraturan dibuat guna supaya mewujudkan organisasi kementerian negara yang bermanfaat serta sesuai fungsinya. Pada peraturan adanya pembagian kelompok dalam kementerian.

Berikut ini kementerian lainnya dikelompokkan dalam tiga bagian:

Kelompok I yakni kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklaturnya merupakan kementerian dalam negeri, kementerian luar negeri, serta kementerian pertahanan.

Kelompok II yakni yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkup dalam UUD 1945 merupakan, kementerian agama, kementerian hokum serta HAM, kementerian pendidikan dan kebudayaan, kementerian kesehatan, kementerian perhubungan, kementerian pertanian, kementerian kelautan dan perikanan, kementerian lingkungan hidup dan kehutanan, serta kementerian agrarian dan tata ruang.

Kelompok III yakni kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah, merupakan kementerian perencanaan pembangunan nasional, kementerian badan usaha milik negara, kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah, serta kementerian sekretariat negara.