Jawaban:

1. keduanya merancang uud sebagai konstitusi NKRI

2. Sebelumnya di piagam jakarta rumusan pencasila pertama Yaitu "Kewajiban dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” lalu karena mendapat protes dari pemeluk agama agama lain maka diubah pada pembukaan uud menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”

Penjelasan:

1. Pada tanggal 11 Juli 1945, panitia perancang UUD melanjutkan sidang yang antara lain menghasilkan kesepakatan:

-Membentuk panitia perancang “Declaration of Rights”, yang beranggotakan Subardjo,

Sukiman, dan Parada Harahap

-Bentuk “Unitarisme”.

-Kepala Negara di tangan satu orang, yaitu presiden

-Membentuk panitia Kecil perancang UUD, yang diketuai oleh Supomo

Panitia kecil perancang UUD, pada tanggal 13 Juli 1945 berhasil membahas beberapa hal dan menyepakati antara lain ketentuan tentang Lambang Negara, Negara Kesatuan, sebutan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan membentuk Panitia Penghalus Bahasa yang terdiri atas Djajadiningrat, Salim, dan Supomo. Rancangan Undang-Undang Dasar diserahkan kepada Panitia Penghalus Bahasa.

Pada tanggal 14 Juli 1945, BPUPKI mengadakan sidang dengan agenda “Pembicaraan tentang pernyataan kemerdekaan”. Sedangkan sidang pada tanggal 15 Juli 1945 melanjutkan acara “Pembahasan Rancangan Undang- Undang Dasar”.

Setelah ketua perancang UUD, Soekarno memberikan penjelasan naskah yang dihasilkan dan mendapatkan tanggapan dari Moh. Hatta, lebih lanjut Soepomo, sebagai panitia Kecil perancang UUD, diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan terhadap naskah UUD Naskahnya akhirnya diterima dengan suara bulat pada Sidang BPUPKI tanggal 16 Juli 1945

2. mengapa harus diubah?

Semua itu dilakukan demi menjaga persatuan dan kesatuan serta keutuhan bangsa Indonesia yang baru saja menyatakan kemerdekaannya. Maka bunyi sila pertama pada “Piagam Jakarta” dirubah. Pertimbangan tersebut dirundingkan oleh beberapa tokoh penting di Indonesia meskipun terjadi perdebatan dan keberatan dari tokoh islam di Indonesia

Hasil rancangan naskah dasar negara Pancasila pada Piagam Jakarta tersebut diterima baik oleh BPUPKI dan dijadikan Mukadimah Hukum Dasar Negara Indonesia Merdeka tanggal 14 Juli 1945. Rumusan Piagam Jakarta yang berisi naskah dasar negara Pancasila oleh PPKI disahkan dalam sidangnya tanggal 18 Agustus 1945. Namun ternyata ada perubahan yang terjadi terletak pada sila pertama Pancasila pada naskah Piagam Jakarta harus dirubah. Hal ini disampaikan oleh Mohammad Hatta bahwa negara timur Indonesia dengan pemeluk agama lain merasa keberatan dengan isi “Sila Pertama” pada “Piagam Jakarta”. Ini jelas terlihat nyata dari sikap masyarakat Katolik, dan Protestan yang menyikapi isi naskah dari Piagam Jakarta. Demi menjaga persatuan dan kesatuan serta keutuhan bangsa Indonesia yang baru saja menyatakan kemerdekaannya. Maka bunyi sila pertama pada “Piagam Jakarta” dirubah dari Kewajiban dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” menjadi "ketuhanan yang maha ESA "

"Laziness will cause more losses than you think"