1. Setiap produk hukum, bahkan setiap tindakan atau kebijakan pemerintah baik tertulisataupun tidak tertulis, pada akhirnya harus dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan
ketentuan UUD NRI Tahun 1945 dan bermuara pada Pancasila sebagai sumber dari
segala sumber hukum negara. Uraian tersebut merupakan fungsi Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai ....
A. alat pengatur
B. alat penentu
C. alat pengontrol
D. hukum dasar

2. Pada Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dikatakan
bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Dari hal tersebut
menunjukkan salah satu fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, yaitu ....
A. alat pengatur
B. alat penentu
C. hukum dasar
D. alat pengontrol

3. Berikut yang bukan contoh sikap melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di lingkungan masyarakat luas adalah ....
A. memberikan bantuan kepada fakir miskin yang membutuhkan
B. ikut terlibat dalam tim relawan korban bencana di daerah lain
C. membantu teman yang kesulitan memahami materi pelajaran
D. ikut terlibat dalam kegiatan pendamping belajar anak-anak jalanan

4. Qanun adalah peratuan perundang-undangan daerah yang mengatur penyelenggaraan
pemerintahan dan kehidupan masyarakat di provinsi ....
A. Aceh
B. Yogyakarta
C. Jawa Timur
D. Sumatera Utara

5. Lembaga negara yang memiliki wewenang untuk mengubah, mengganti, dan mencabut
pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
adalah ....
A. DPR
B. MPR
C. DPD
D. Presiden

6. Undang-Undang no 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi merupakan undang-undang hasil revisi dari UU sebelumnya yaitu Undang-
Undang No 30 tahun 2002 . Undang-Undang tersebut disahkan oleh ....

A. Presiden
B. DPR
C. MPR
D. DPD

7. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan landasan
filosofis, sosiologis, dan landasan yuridis, dibawah ini yang bukan merupakan landasan
yuridis ialah ....
A. pembentukan peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatanya
B. pembentukan peraturan perundang-undangan mengikuti cara-cara atau prosedur
tertentu
C. pembentukan peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan kenyataan dan
kebutuhan masyarakat
D. adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan

8. Sebagai negara hukum adanya peraturan perundang-undangan jelas sangat dibutuhkan

kehadiranya. Maka yang bukan merupakan tujuan dibuatnya peraturan perundang-
undangan ialah ....

A. terwujudnya kehidupan yang damai
B. menciptakan kondisi yang mencekam
C. tidak terjadi konflik
D. terciptanya kepastian hukum