1. Peraturan pemerintah daerah isinya tidak boleh bertentangan dengan peraturan pemerintah pusat. Jika bertentangan, maka peraturan pemerintah yang bersangkutan .......a. tetap berlaku karena merupakan hak otonomi daerah
b. tidak berlaku
c tidak berlaku dan pemerintah daerah tidak diizinkan membuat peraturan lagi
d. berlaku dengan pengawasan pemerintah pusat

2. Lembaga yang berhak untuk mengkaji dan menilai apakah peraturan perundang-undangan tersebut memang benar-benar tidak bertentangan dengan undang-undang di atasnya adalah.......
a. Mahkamah Agung
b. Mahkamah Konstitusi
c. DPR
d. MPR

3. Berikut ini bukan merupakan bentuk kerja sama antara presiden dengan DPR dalam bidang legislatif, yaitu.......
a. hak presiden untuk mengajukan RUU kepada DPR
b. Peraturan Pemerintah (PP) harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan yang berikutnya
c. RAPBN yang diajukan presiden dibahas bersama DPR dengan memerhatikan pertimbangan DPR
d. DPR mengawasi pelaksanaan roda-roda pemerintahan yang dilaksanakan oleh presiden

4. Peraturan perundangan yang setingkat lebih rendah dari UUD 1945 adalah ......
a. keputusan presiden
b. undang-undang
c. Perda
d. Peraturan Pemerintah (PP)

Jawaban :
1 B
2 A, Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.
3 D, Di antara yang bukan merupakan bentuk kerjasama presiden dan DPR dalam bidang legislatif ialah: DPR mengawasi pelaksanaan jalannya pemerintahan yang dilaksanakan presiden, karena hal tersebut ialah bagian dari fungsi pengawasan yang dimiliki DPR.
4 B, Tap III/MPR/2000 tentang tata urutan perundang –undangan di negara Indonesia, yakni UUD 1945, Ketetapan MPR (Tap MPR), Undang-undang (UU),Kemudian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU), Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden (Kepres), dan Peraturan Daerah (Perda).

Mudah2an membantu