UUD 1945 BAB II Pasal 3 Nomor 1 berbunyi bahwa 'Majelis Permusyawarat Rakyat atau MPR berwenang mengubah dan mentapkan Undang-Undang Dasar'. Sidang untuk menggubah pasal-pasal UUD harus dihadiri setikdanyta 2/3 dari jumlah anggota MPR dan dalam keputusan untuk mengubah pasal UUD harus ada persetujuan sekurang-sekurangnya lima puluh persen serta ditambah satu anggota dari seluruh anggota MPR. MPR bisa menggubah UUD 1945 namun tidak bisa merubah bentuk Negara Kesatuan Rebulik Indonesia. Peran penting MPR lainnya adalah melantik Presiden dan Wakil Presiden serta bisa memberhentikan Presiden, Wakil Presiden namun sesuai dengan masa jabatan Presiden, Wakil Presiden. Maka dapat disimpulkan bahwa yang berhak mengubah, mengamandemen UUD 1945 adalah Majelis Permsuyawaratan Rakyat atau MPR.

Pembahasan

Perkembangan kewenangan menggubah UUD di Indonesia sejak awal kemerdekaan Rebulik Indonesia sudah ada sejak UUD 1945 ditetapkan, amandemen UUD dilakukan untuk menyempurnakan aturan dasar tentang tataan negara Indonesia dan menyempurnakan pelaksanaan kedaulatan rakyat serta jaminan terhadap perlindungan HAM.

Pelajari lebih lanjut

1. Penyebab MPR berhak mengubah UUD 1945 yomemimo.com/tugas/26110829
2. Yang berhak mengubah UUD 1945 yomemimo.com/tugas/4034369
3. Isi UUD tentang siapa yang berhak mengubah serta menetapkan UUD yomemimo.com/tugas/13058759

Detail jawaban

Kelas: 7

Mapel: PPKn

Bab: Bab 3 - Pembelajaran Perumusan dan Pengesahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kode: 7.9.3

#TingkatkanPrestasimu