Dalam reformasi penyelenggaraan pemilu di awal masa reformasi, ada 3 institusi yang tidak diperbolehkan menjadi anggota atau pengurus organisasi peserta pemilu. Ketiga institusi tersebut adalah :

1. Aparatur sipil negara (ASN)/Pengawai Negeri Sipil (PNS).
2. Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
3. Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Pembahasan

Dasar hukum yang mengatur tentang Pelarangan Keikutsertaan 3 institusi dalam pemilu yaitu :

1. Aparatur sipil negara (ASN)/Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Neeri sipil menjadi anggota Partai Politik. Peraturan tersebut berbunyi pegawai negeri sipil dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

2. Kepolisian Republik Indonesia (Polri) adalah pasal 28 ayat 1 Undang-Undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI yang berbunyi, Polri bersikap netral dalam kehidupan politikdan tidak melibatkan diri padakegiatan politik praktis.

3. Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah pasal 39 UU nomor 34 tahun 2004 tentang TNI yang berbunyi prajurit dilarang terlibat dalam : (1). kegiatan menjadi anggota partai politik ; (2). kegiatan politik praktis.

Pelajari lebih lanjut

Materi tentang pelaksanaan pemilu di era reformasi yomemimo.com/tugas/18883633

#BelajarBersamaBrainly

#SPJ1