Jawaban:

4 a hukum dasar tertulis

5.b

6 d

7.c

8.d

9.Pasal 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

10.c

11.c

12.a

13 c

14 c

15 d

Penjelasan:

4. Sebagai hukum dasar tertulis atau konstitusi tertulis, UUD 1945 mengandung pengertian:

Bersifat mengikat, baik bagi penyelenggara negara, lembaga negara, lembaga kemasyarakatan, maupun seluruh warga negara.

UUD 1945 berisi norma-norma, kaidah-kaidah, aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan dan ditaati oleh semua komponen negara.

UUD 1945 berfungsi sebagai hukum yang tertinggi sehingga menjadi sumber dan pedoman hukum bagi setiap peraturan perundangan yang ada di bawahnya.

Setiap tindakan dan kebijakan pemerintah sebagai penyelenggara negara harus sesuai dan berpedoman pada UUD 1945.

5. karena bentuk pemerintahan indonesia adalah republik bukan negara federal atau serikat

6. karena uud 1945 ialah bersifat fundamental atau mendasar dan terdapat di pembukaan uud

7. karena pokok pikiran utama dalam uud 1945 adalah cita cita hukum

8. karena didalam uud 1945 tidak ada pembagian kekuasaan negara

9. Pasal 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan, Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

10. UUD 1945 sebagai Landasan Konstitusional UUD 1945 merupakan landasan konstitusional negara Indonesia, yang berarti republik Indonesia bukanlah negara kekuasaan dimana penyelenggara negara tidak didasarkan atas kekuasaan semata, melainkan berdasarkan hukum, dimana kekuasaan dibatasi dan diatur penyelenggaraannya

11 pembukaan uud 1945 sebagai instrumen nasional ham indonesia menyatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, oleh karena itu sikap bangsa indonesia adalah membantu negara lain yang membutuhkan.

12.Pembukaan pada alinea pertama memuat tentang dalil objektif dan dalil subjektif. Dalil objektif berisi penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan keadilan. Dan Dalil Subjektif yang bersisi tentang aspirasi bangsa indonesia menuju bangsa yang terbebas dari penjajajahan.

13 Sidang yang diselenggarakan pada tanggal 13 Juli 1945 merupakan salah satu bagian dari agenda sidang BPUPKI yang kedua, yang diadakan sejak tanggal 1—16 Juli 1945. Adapun pokok pembahasan sidang tanggal 13 Juli 1945 tersebut secara umum mengulas tentang hasil kerja panitia kecil dalam merancang Undang-Undang Dasar.

14 dr soekiman adalah mantan mentri

15

Tujuan Negara Indonesia ini tercantum didalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Indonesia 1945 alinea keempat yang berbunyi, “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, .