Pembentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memerlukan persetujuan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) karena hal tersebut merupakan bagian dari proses pemerintahan yang demokratis dan bertanggung jawab.

DPR adalah lembaga legislatif yang bertanggung jawab untuk mengesahkan undang-undang dan memantau pemerintah untuk memastikan bahwa anggaran belanja dan pembuatan kebijakan pemerintah sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, mereka memiliki hak untuk memberikan persetujuan atau penolakan pada APBN sebelum disahkan dan diterapkan.

Persetujuan DPR juga memastikan transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam membuat kebijakan dan mengelola anggaran. Dengan melibatkan DPR dalam proses pembentukan APBN, pemerintah harus mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran dan memastikan bahwa anggaran digunakan dengan efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.Dengan demikian, persetujuan DPR dalam pembentukan APBN memainkan peran penting dalam memastikan bahwa pemerintah bekerja sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan akuntabilitas.