1. Sistem pemungutan pajak di Indonesia dilakukan melalui tiga cara yaitu official assessment system, self assessment system, dan withholding system.

- Official assessment system adalah sistem pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak berwenang seperti Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang menentukan besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak berdasarkan data yang diperoleh dari pihak lain seperti perusahaan, bank, atau lembaga keuangan lainnya. Sistem ini sering digunakan untuk pemungutan pajak atas transaksi besar atau perusahaan besar yang memiliki banyak aset atau transaksi.

- Self assessment system adalah sistem pemungutan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak sendiri dengan menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan berdasarkan penghasilan atau transaksi yang dilakukan. Sistem ini sering digunakan untuk pemungutan pajak atas penghasilan pribadi atau bisnis kecil.

- Withholding system adalah sistem pemungutan pajak yang dilakukan dengan cara potongan langsung dari sumber penghasilan seperti gaji atau pembayaran lainnya. Pemungutan pajak melalui sistem ini biasanya dilakukan oleh perusahaan atau pihak ketiga yang membayar penghasilan kepada wajib pajak.

Tata cara pemungutan pajak meliputi beberapa langkah seperti:

- Registrasi: Wajib pajak harus mendaftarkan diri sebagai pengusaha atau individu yang memiliki kewajiban membayar pajak ke DJP.

- Penghitungan: Wajib pajak harus menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan berdasarkan penghasilan atau transaksi yang dilakukan.

- Pelaporan: Wajib pajak harus melaporkan besarnya pajak yang telah dihitung ke DJP melalui laporan SPT (Surat Pemberitahuan) pajak.

- Pembayaran: Wajib pajak harus membayar pajak sesuai dengan besarnya yang telah dihitung dan dilaporkan ke DJP.

2. Pajak memegang peran penting dalam pembangunan ekonomi karena merupakan sumber pendapatan negara yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sektor publik lainnya. Pajak juga dapat digunakan sebagai instrumen untuk mendorong pemerataan pembangunan, mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi, dan mengatur distribusi sumber daya.

Pemerintah dapat menggunakan pajak untuk menstabilkan perekonomian, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui pajak, pemerintah dapat memperoleh dana yang cukup untuk menunjang pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan gedung-gedung publik. Selain itu, pajak juga dapat digunakan untuk mengurangi pengangguran dengan meningkatkan investasi, produksi, dan konsumsi di dalam negeri.

3. Indonesia menerapkan beberapa sistem pemungutan pajak untuk memastikan kepatuhan wajib pajak dan memaksimalkan penerimaan pajak negara.

Pertama, official assessment system dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menentukan besaran pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Sistem ini digunakan untuk wajib pajak yang tidak melaporkan penghasilannya atau melaporkan penghasilannya yang tidak jelas. Dalam sistem ini, wajib pajak tidak memiliki kewenangan untuk menentukan besaran pajak yang harus dibayarkan.

Kedua, self assessment system memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menentukan besaran pajak yang harus dibayarkan dengan mengajukan SPT (Surat Pemberitahuan). Wajib pajak harus memastikan bahwa perhitungan pajak yang dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Setelah itu, Direktorat Jenderal Pajak akan melakukan verifikasi terhadap SPT tersebut.

Ketiga, withholding system dilakukan dengan cara memotong sebagian penghasilan wajib pajak oleh pihak yang membayar (pemberi kerja atau pihak lainnya). Pajak yang dipotong kemudian disetor ke negara. Sistem ini dilakukan untuk menghindari risiko tunggakan pajak oleh wajib pajak.

Penerapan sistem pemungutan pajak tersebut bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, memudahkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran perpajakan, serta meningkatkan penerimaan pajak negara. Selain itu, sistem pemungutan pajak yang baik dan efektif juga dapat membantu dalam pembangunan ekonomi suatu negara dengan memberikan sumber pendanaan bagi pemerintah untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan program-program lainnya.