Jawaban:

Syarat-syarat diskresi/keputusan/tindakan tersebut adalah sebagai berikut:

Pejabat Pemerintahan yang bertindak harus memiliki kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Persoalan konkret yang dihadapi harus memang merupakan persoalan yang tidak diatur, tidak lengkap atau tidak jelas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau adanya stagnasi pemerintahan

Keputusan/tindakan yang diambil harus sesuai dengan prinsip-prinsip good governance, seperti transparansi, akuntabilitas, keadilan, efektivitas, dan efisiensi

Apa akibat hukum dari diskresi/keputusan/tindakan tersebut?

Keputusan/tindakan yang diambil oleh Pejabat Pemerintahan tersebut merupakan keputusan/tindakan yang sah dan merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Namun, jika keputusan/tindakan tersebut dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip good governance, atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dapat terjadi tuntutan hukum dari pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh keputusan/tindakan tersebut

Kriteria-kriteria tingkat kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan negara adalah sebagai berikut:

Informasi keuangan yang disajikan harus sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku, seperti prinsip going concern, prinsip matching, prinsip objectivity, prinsip reliability, dan prinsip materiality

Informasi keuangan yang disajikan harus terkait dengan kejadian-kejadian yang terjadi pada periode waktu yang sama, sehingga menghasilkan gambaran yang akurat dan tidak distorsi mengenai kondisi keuangan negara pada periode tersebut

Informasi keuangan yang disajikan harus disajikan dengan jelas dan mudah dipahami, sehingga dapat memberikan informasi yang berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi tersebut

Penjelasan: